Baturaja, Pariwaraoku – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) gandeng Kejaksaan Negeri OKU.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan langsung oleh Kajari OKU Rudhy Parhusip S.H.,M.H dengan Kepala Bapenda OKU Priyatno Darmadi S.Sos MSi pada Selasa, 20 Januari 2026.
Kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) ini digelar di ruang vidcon Kejari OKU yang dihadiri Kasi Datun Kejari OKU Anna Marlinawati SH, Kabid Pengelolaan Pendapatan Novianto EKO Wibowo S.I.P, Kabid pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah Ekarama Eddy Surya SE M.Si dan jajaran Bapenda OKU.
Pada kesempatan itu, Kepala Bapenda OKU Priyatno Darmadi memaparkan capaian realisasi 9 objek pajak pada tahun 2025, beberapa objek pajak menunjukan pencapaian yang positif bahkan meningkat dari tahun sebelumnya yakni tahun 2024.
Baca Juga:
Objek pajak yang neningkat diantaranya Pajak Restoran, Pajak Reklame, pajak hiburan dan lainnya. “Peningkatan ini tak terlepas dari kerja keras dari semua pihak, salah satunya adanya kerjasama pendampingan bersama kejari OKU yang sudah terjalin sejak lama,” kata Kepala Bapenda OKU Priyatno.
Dikatakan Priyatno, kerjasama dan pendampingan ini sanhat dibutuhkan untuk mendorobg optimalisasi pendapatan daerah, selain itu kerjasama ini juga untuk menggali potensi pendapatan daerah lainnya sehingga Pendapatan daerah dapat lebih maksimal.
“Kalau kita melihat pada kerjasama tahun lalu, ada efektifitas peningkatan optimalisasi pendapatan daerah, jadi kerjasama ini sangat penting,” ujarnya.
Baca Juga:
Dengan adanya kerjasama ini, Bapenda OKU sangat terbantu, tim Kejari OKU turun langsung melakukan sosialisasi bahkan mediasi sehingga kepatuhan masyarakat wajib pajak semakin meningkat. “Harapan kita dengan kerjasama ini bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat,” tukasnya.
Kajari OKU Rudhy Parhusip dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan Pemkab OKU khususnya Bapenda OKU terhadap Kejari OKU untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Harapannya bisa meningkatkan efektifitas penyelesaian permasalahan hukum bidang Datun dan Pendapatan Daerah semakin meningkat,” tandasnya. (RTS)
Baca Juga:
