Baturaja, Pariwaraoku.com – Penjabat Bupati OKU H Teddy Meilwansyah SSTP MM MPd menghadiri dan menerima Penyerahan Laporan hasil pemeriksaan Kinerja (LHP) Kinerja Semester II dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Rabu (17/1/2024)
LHP itu diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel Andri Yogama kepada Pemerintah kabupaten OKU Pj Bupati OKU H Teddy Meilwansyah bersama dengan 4 Kabupaten/ Kota lainnya yakni Pemerintah Kota Lubuklinggau, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Dalam sambutannya, Andri Yogama menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kewenangan kepada BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara,baik berupa pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Baca Juga:
Adapun tujuan dari pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan TA 2021 s.d. Triwulan III 2023. Serta dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. “Mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” kata Andri
Demikian pula berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja ini, jika Pimpinan ataupun Anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan,untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas.
“Semoga hasil pemeriksaan ini memberikan manfaat bagi DPRD dalam pengambilan keputusan serta sebagai bahan evaluasi bagi Kepala Daerah dan jajarannya dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik,” tandasnya. (F21)
Baca Juga:
